18
Sep

Kawal Dana PMN, PT Garam Gandeng Kejaksaan Agung

Medcom.id – PT Garam (Persero) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menandatangani dokumen kesepakatan kedua belah pihak (memorandum of understanding/MoU). Penandatanganan MoU ini guna memperlancar proses pengusutan dua kasus dugaan korupsi di BUMN.

MoU tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Garam, Usman Perdanakusuma dan Kepala Kejati Jawa Timur, Elvis Johnny. Turut hadir sejumlah pejabat PT Garam dan pejabat utama Kejati Jawa Timur. Penandatanganan MoU ini dilaksanakan secara tertutup di lantai 3 kantor Kejati Jawa Timur.

Usman Perdanakusuma mengatakan pihaknya melibatkan Kejati untuk mengawal penyerapan penyertaan modal negara (PMN) yang diterima PT Garam dari pemerintah sebesar Rp300 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan pabrik garam, pengembalian aset, dan pengembangan produksi garam.

“Saat ini PT Garam berencana untuk membangun empat pabrik di Sampang dan Sumenep, juga satu pabrik di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk pembangunan pabrik di Sampang dan Sumenep saja membutuhkan dana Rp400 miliar,” kata Usman di kantor Kejati Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Senin (13/4/2015).

Dia menambahkan, pembangunan pabrik garam ini untuk menekan impor garam industri yang mencapai 2 juta ton per tahun. Padahal, setiap tahun Indonesia mengalami surplus sebanyak 1 juta ton garam. “Kami targetkan tahun ini sudah beres.”

Namun dalam rencana itu, PT Garam mengaku terbentur masalah penguasaan lahan yang banyak dimiliki perorangan secara sepihak. Saat ini, total lahan yang diproses untuk diambil kembali seluas 400 ribu hektare.

“Dalam hal ini kami gandeng Kejati untuk meminta pertimbangan hukum sekaligus mengawal. Karena ada pihak sengketa aset dengan kami sampai ke Mahkamah Agung,” ujar Usman.

Selain itu, beberapa aset berupa lahan dan bangunan milik PT Garam sudah lepas ke pihak swasta setelah disengketakan di pengadilan. Usman mengaku tidak bisa merebut kembali aset yang sudah dimenangkan secara hukum oleh pihak swasta, termasuk aset lahan PT Garam di Salemba, Jakarta.

“Ini kan sudah proses hukum, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” ujarnya.

Sejak 2013, tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Garam diusut Kejati. Di antaranya kasus dugaan penyimpangan penjualan aset lahan milik PT Garam di Salemba, Jakarta. Sempat ditetapkan tersangka, namun penyidikan kasus ini dihentikan pertengahan 2014 lalu.

Saat ini Kejati masih menyidik dua kasus dugaan korupsi di PT Garam. Yakni kasus dugaan penyimpangan penjualan 10 ribu ton garam senilai Rp2,5 miliar dan dugaan korupsi dana PKBL Rp93 miliar. Dua kasus ini menyeret mantan Dirut PT Garam, Slamet Untung Irredenta sebagai tersangka.

Leave a Reply